Beranda / POLITIK / Setelah 18 Tahun Tertunda, DPR Akhirnya Sahkan UU Perampasan Aset, Sufmi Ahmad Dasco Aktornya

Setelah 18 Tahun Tertunda, DPR Akhirnya Sahkan UU Perampasan Aset, Sufmi Ahmad Dasco Aktornya

JAKARTA, MATA JURNAL – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan tersebut dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Aturan baru ini bernama UU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Pengesahannya mengakhiri penantian panjang selama 18 tahun, sejak aturan ini pertama kali didorong berbagai kalangan sebagai instrumen untuk memulihkan kerugian negara akibat korupsi dan kejahatan ekonomi.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam laporannya menyebut, pembahasan aturan ini sudah diminta publik selama hampir dua dekade.

“Kita 18 tahun diminta untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset ini,” ujar Habiburokhman.

Menurutnya, percepatan pembahasan dimulai sejak Agustus 2026, ketika pimpinan Komisi III dipanggil Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad untuk mempercepat penyelesaian RUU tersebut.

“Pada Agustus 2026 kami pimpinan Komisi III DPR dipanggil Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasco Ahmad untuk gaspol RUU Perampasan Aset ini,” katanya.

Proses pembahasan pun berjalan sangat intensif. Sejak September 2025, Komisi III menggelar 87 kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk menyerap aspirasi masyarakat, pakar, hingga organisasi. Rapat bahkan tetap berjalan di masa reses.

“Enggak ada undang-undang yang RDPU-nya sebanyak ini. Selama setahun hampir tiap minggu kita, reses pun kemarin kita gas atas perintah Pak Dasco,” ujar Habiburokhman.

Pada 6 Oktober 2026, RUU ini disepakati menjadi usul inisiatif DPR. Sehari sebelum pengesahan, Rabu (18/11/2026), pengambilan keputusan tingkat I dipimpin langsung oleh Dasco dan disetujui seluruh fraksi untuk dibawa ke paripurna.

“Pada 6 Oktober disepakati usul inisiatif DPR dan kemarin dipimpin Pak Sufmi Dasco Ahmad memimpin pembicaraan Tingkat I. Jadi Pak Dasco yang memulai, Pak Dasco yang menuntaskan,” tegas Habiburokhman.

Pengesahan ini juga lebih cepat dari janji yang disampaikan DPR kepada Aliansi Masyarakat Pati Bersatu pada 27 Agustus 2026 lalu, yakni paling lambat 15 Desember 2026.

Dalam aturan baru ini terdapat 10 pokok pengaturan, termasuk mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana, serta mekanisme ganti rugi langsung bagi korban investasi bodong dan perdagangan saham ilegal melalui penjualan aset pelaku.

Habiburokhman juga menegaskan, aturan ini telah dilengkapi pengaman agar tidak dijadikan alat kekuasaan atau alat memeras oleh aparat penegak hukum. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *