Beranda / MANADO / Samakan Persepsi, PWI Sulut Sosialisasikan 4 Poin Penting Surat Edaran PWI Pusat

Samakan Persepsi, PWI Sulut Sosialisasikan 4 Poin Penting Surat Edaran PWI Pusat

MANADO, MATA JURNAL – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Utara menggelar Sosialisasi Surat Edaran Persatuan Wartawan Indonesia Tahun 2026 di Hotel Sintesa Peninsula Manado, Kamis (19/11/2026).

Kegiatan ini diikuti 100 peserta yang terdiri dari pengurus PWI Sulut, pengurus PWI kabupaten/kota, insan pers, dan jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Utara.

Sosialisasi ini bertujuan menyampaikan dan menyamakan persepsi terkait aturan dari Pengurus Pusat PWI kepada seluruh pengurus provinsi, kabupaten/kota hingga anggota biasa, agar tata kelola organisasi berjalan seragam dan tidak lagi berbeda-beda di setiap daerah.

Ketua PWI Sulut Sintia Boyoh, Sekretaris PWI Sulut Artha Kalumata, Wakil Ketua Fanny Loupatty “Maemosa” dan Kepala Badan Kesbangpol Sulut Johnny A. Suak, M.Si yang tampil sebagai narasumber bersama Kolonel Johnly Kaligis dari Kodam XIII/Merdeka.

Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Utara yang diwakili Kepala Badan Kesbangpol Sulut Johnny A. Suak, M.Si menegaskan bahwa pers merupakan salah satu pilar penting demokrasi. Pers tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjalankan fungsi kontrol sosial, pendidikan politik, dan menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

“Pemerintah dan pers bukanlah dua pihak yang harus saling berhadapan. Kita adalah bagian dari ekosistem demokrasi yang punya tanggung jawab berbeda tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk kepentingan masyarakat,” ujar Suak.

Ia menyambut baik sosialisasi Surat Edaran Pengurus Pusat PWI Nomor 972 yang mengatur tentang penertiban administrasi keanggotaan.

“Jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada teman-teman pers yang betul-betul bekerja independen tetapi dilukai oleh orang-orang tertentu yang tidak memiliki administrasi keanggotaan yang sah,” katanya.

Menurut Suak, aturan tersebut penting untuk menertibkan masa berlaku kartu anggota dan pembatasan masa jabatan pengurus PWI di provinsi maupun kabupaten/kota.

Pemerintah Provinsi Sulut melalui Kesbangpol pun memfasilitasi kegiatan ini agar PWI Sulut menjadi organisasi profesi yang kuat, tertib, transparan, dan akuntabel.

“Organisasi yang tertib, transparan, akuntabel, dan melandaskan pada aturan akan memberikan ruang untuk menjadi pers dan media yang berkualitas dan memberikan kontribusi kepada pemerintah,” katanya.

Usai sessi pertama, para peserta break untuk makan siang. Dan sosialisasi dilanjutkan pada sessi kedua yang dipimpin oleh Pengurus PWI Sulut diantara Ketua Sintya Bojoh, Sekretaris Ardison Kalumata dan Wakil Ketua OKK Maemosa yang memasarkan terkait Penertiban dan Sinkronisasi Data Keanggotaan, Pelaksanaan Peraturan Organisasi Konferensi PWI Provinsi, Kab/Kota, Penegasan Masa Berlaku KTA dan Penegasan Pembatasan Masa Jabatan Pengurus PWI.

Tampak para peserta begitu antusias mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Bahkan tak sedikit pula yang bertanya dan memberikan masukan terkait organisasi PWI Sulut yang lebih baik kedepan.

Usai kegiatan, Pengurus PWI Sulut, Narasumber dan para Peserta foto bersama. Dan setelah itu, diakhiri dengan penyerahan Sertifikat Orientasi OKK PWI Provinsi Sulut Tahun 2026 yang digelar Minggu lalu di Pemkot Manado oleh Pengurus Pokja PWI Kota Manado. (*Nov)

Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *